Ponzi Scheme

1.  Apa yang dimaksud dengan Ponzi Scheme ?

Jawab:

“Ponzi Scheme” merupakan salah satu bentuk/skema investasi yang termasuk kategori ilegal. Secara sederhana Ponzi Scheme merupakan bentuk penipuan berkedok investasi dimana pengembalian hasil investasi seorang investor dilakukan dengan menggunakan uang dari investor yang baru. Pelaku Ponzi Scheme membayar investor A dengan menggunakan uang dari investor B yang baru bergabung dalam skema investasi tersebut. Setelah beberapa waktu menjadi investor, investor B akan dibayar dengan uang dari investor C yang baru bergabung. Demikian seterusnya pelaku seolah-olah memindahkan uang dari investor yang baru ke investor yang lama. Setelah dana terkumpul dalam jumlah besar, pelaku kemudian menggelapkan dan membawa lari uang yang telah disetorkan oleh para investor.

2.  Tiga kasus Ponzi Scheme yang masih ada di Indonesia

Jawab:

1)      Qurnia Subur Alam Raya (QSAR)

Kasus investasi ‘bodong’ PT. Qurnia Subur Alam Raya mengemuka tahun 1998. Skandal investasi ini sempat menghebohkan ranah publik sebab melibatkan beberapa tokoh pejabat seperti Wakil Presiden Hamzah Haz, Ketua DPR Tosari Wijaya, bahkan Ketua MPR Amien Rais yang menjabat waktu itu.

Adalah Ramli Araby, sang pemilik perusahaan investasi QSAR dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan komunikasi mumpuni sehingga mampu meyakinkan orang dengan mudah. Perusahaan investasi ‘bodongnya’ yang bergerak di bidang agrobisnis tumbuh dengan pesat. Tak heran, para pejabatnya pun tergiur dengan bisnisnya dan ikut berinvestasi bahkan turut menarik investor.

Singkat cerita, selama menjalankan bisnisnya kurang lebih 4 tahun, QSAR mampu meraup dana sebesar Rp 480 miliar. Borok investasi bodong ini mulai terkuak tahun 2001, di mana dana tersebut tidak pernah diumumkan. Selain itu, investor yang bergabung belakangan tak kunjung mendapatkan keuntungan yang dijanjikan.

Kasus ini berakhir dengan dicokoknya Ramli Araby oleh kepolisian pada tahun 2002 dan divonis hukuman penjara selama 8 tahun oleh pengadilan. Meski dinilai cukup janggal karena pasal yang didakwakan bukanlah pasal penipuan melainkan pelanggaran Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni menghimpun dana masyarakat tanpa persetujuan Bank Indonesia.

2)      Golden Traders Indonesia (GTI) Syariah

Golden Traders Indonesia (GTI) dikenal publik sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jual beli emas batangan. Pada tahun 2011, perusahaan ini mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga memproklamirkan diri sebagai perusahaan investasi berlabel syariah. Dengan label tersebut, maka perusahaan dapat lebih mudah menjaring investor dari kalangan umat Islam.

Investasi emas yang digaungkan oleh PT. GTI ini menjanjikan perolehan keuntungan tetap sebesar 4,5% per bulan kepada para investornya. Dengan syarat, emas yang menjadi objek investasi harus disimpan ke perusahaan pihak ketiga hingga kontrak emas dicairkan kembali ke PT. GTI. Bagi masyarakat, jenis investasi ini cukup menggiurkan buktinya dana yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan ini dari para investor mencapai Rp 10 triliun.

Sayangnya, perusahaan investasi berkedok syariah ini hanya mampu bertahan di Indonesia kurang lebih 2 tahun saja. Pasalnya, tahun 2013 perusahaan mulai mengalami guncangan sebab tak mampu lagi membayar keuntungan atau bagi hasil yang dijanjikan kepada para investornya. Bahkan, dikabarkan bahwa seluruh dana investasi dibawa kabur ke luar negeri oleh Ong Han Cun, sang pemilik perusahaan.

3)      First Travel Anugerah Karya Wisata

Siapa yang tak tahu PT. First Travel Anugerah Karya Wisata yang lebih dikenal publik dengan nama First Travel? Perusahaan yang bergerak di bidang biro perjalanan dan umrah ini belakangan diketahui menggunakan skema Ponzi dalam menjalankan bisnisnya.

Kasus First Travel menjadi sorotan publik setelah banyak jamaah umrah yang tidak jadi diberangkatkan padahal sudah membayar. Bisnis biro perjalanan dan umrah First Travel ini diminati karena menawarkan paket promo umrah dengan harga murah. Benar saja, First Travel mematok harga paket umrah sebesar Rp 14,3 juta, sedangkan standar biaya umrah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama sebesar Rp 21 – 22 juta. Pantas jika masyarakat tergiur dengan bisnis umrah First Travel ini.

Jika investasi dengan skema Ponzi umumnya menawarkan keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat, skema Ponzi yang dimainkan First Travel sedikit berbeda. Tidak memberikan keuntungan, melainkan menawarkan harga paket umrah yang begitu murah. Ternyata, kekurangan dari biaya umrah ditutup dari dana jamaah lain yang mendaftar belakangan.

Kegagalan memberangkatkan jamaah umrah menguak kebobrokan bisnis First Travel, di mana dana jamaah digunakan untuk membeli aset pribadi seperti rumah dan mobil mewah serta membiayai gaya hidup mewah sang pemilik perusahaan, yaitu Andika Surrachman dan Anniesa Hasibuan yang merupakan pasangan suami istri. Kasus penipuan ini berakhir dengan vonis penjara masing-masing selama 20 dan 18 tahun serta denda sebesar Rp 10 miliar.