Assalamualaikum Wr.Wb
Indonesia adalah negara yang memiliki letak
geografis yang sangat strategis, karena berada di antara dua benua (Asia dan
Eropa) serta dua samudra (Pasifik dan Hindia), sebuah posisi yang strategis
dalam jalur pelayaran perdagangan antar benua. Perdagangan saat itu mengenal
sebutan jalur sutra laut, yaitu jarur dari Tiongkok dan Indonesia yang melalui
Selat Malaka menuju ke India. Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan
Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan
Indonesia dengan daerah-daerah di Barat (Kekaisaran Romawi). Perdagangan di
masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat
kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat
besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia
Timur ke Asia Barat dan Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-raja dan para
bangsawan mendapatkan kekayaannya dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada
proteksi terhadap jenis produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan oleh
banyaknya kapal yang lewat di daerah mereka.
1. Sejarah Pra kolonialisme
Yang
dimaksud dengan periode Pra-Kolonialisme adalah masa – masa berdirinya kerajaan
–kerajaan di wilayah Nusantara (sekitar abad ke – 5) ampai sebelum masa
masuknya penjajah yang secara sistematis menguasai kekuatan ekonomi dan politik
di wilayah nusantara (sekitar abad k-15 sampai 17). Pada masa itu RI belum
berdiri. Daerah – daerah umumnya dipimpin oleh kerajaan – kerajaan.
Indonesia
terletak di posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta samudra Pasifik
dan Hindia, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar
benua. Salah satu jalan sutra, yaitu jalur sutra laut, ialah dari Tiongkok dan
Indonesia, melalui selat Malaka ke India. Dari sini ada yang ke teluk Persia,
melalui Suriah ke laut Tengah, ada yang ke laut Merah melalui Mesir dan sampai
juga ke laut Tengah (Van Leur). Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan
Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan
Indonesia dengan daerah-daerah di Barat (kekaisaran Romawi).
Perdagangan
di masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat
kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat
besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia
Timur ke Asia Barat dan Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-raja dan para
bangsawan mendapatkan kekayaannya dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada
proteksi terhadap jenis produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan oleh
banyaknya kapal yang “mampir”.
Penggunaan
uang yang berupa koin emas dan koin perak sudah dikenal di masa itu, namun
pemakaian uang baru mulai dikenal di masa kerajaan-kerajaan Islam, misalnya
picis yang terbuat dari timah di Cirebon. Namun penggunaan uang masih terbatas,
karena perdagangan barter banyak berlangsung dalam system perdagangan
Internasional. Karenanya, tidak terjadi surplus atau defisit yang harus
diimbangi dengan ekspor atau Impor.logam mulia.
Kejayaan
suatu negeri dinilai dari luasnya wilayah, penghasilan per tahun, dan ramainya pelabuhan.Hal
itu disebabkan, kekuasaan dan kekayaan kerajaankerajaan di Sumatera bersumber
dari perniagaan, sedangkan di Jawa, kedua hal itu bersumber dari pertanian dan
perniagaan. Di masa pra kolonial, pelayaran niaga lah yang cenderung lebih
dominan. Namun dapat
dikatakan bahwa di Indonesia secara keseluruhan, pertanian dan perniagaan
sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian Indonesia.
2.
Sistem Monopoli VOC
Terbentuknya VOC
Keberhasilan ekspedisi-ekspedisi
Belanda dalam mengadakan perdagangan rempah-rempah mendorong
pengusaha-pengusaha Belanda yang lainnya untuk berdagang ke Nusantara. Diantara
mereka terjadi persaingan.Disamping itu mereka harus harus menghadapi
persaingan dengan Portugis,Spanyol dan Inggris.Akibatnya mereka saling
menderita kerugian,lebih lebih dengan sering terjadinya perampokan perampokan
oleh bajak laut. Atas prakarsa dari 2 orang tokoh Belanda yaitu Pangeran
Maurits dan Johan van Olden Barnevelt pada tahun 1602
kongsi-kongsi dagang Belanda dipersatukan menjadi sebuah kongsi dagang besar
yang diberinama VOC (Verenigde Oost Indesche Compagnie ) atau
‘Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur’, pengurus pusat VOC
terdiri dari 17 orang. Pada tahun 1602 VOC membuka kantor pertamanya di Banten
yang dikepalai oleh Francois Witter .
Pada abad ke-17 dan 18 Hindia-Belanda
tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan
dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda (bahasa belanda): Verenigde
Oostindische Compagnie atau VOC). VOC telah diberikan hak monopoli
terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen
Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia, yang kini bernama
Jakarta.
Tujuan utama VOC adalah mempertahankan
monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan
melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di
kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, dan terhadap orang-orang
non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya,
ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang
Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan
kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau
budak-budak yang bekerja di perkebunan pala. VOC menjadi terlibat dalam politik
internal Jawa pada masa ini, dan bertempur dalam beberapa peperangan yang
melibatkan pemimpin Mataram dan Banten.
Tujuan Dibentuknya VOC
- Menghindari
persaingan tidak sehat diantara sesama pedagang Belanda untuk keuntungan
maksimal.
- Memperkuat
posisi Belanda dalam menghadapi persaingan,baik dengan bangsa-bangsa Eropa
lainnya maupun dengan bangsa-bangsa Asia.
- Membantu
dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol.
Hak – hak Istimewa VOC
Agar dapat melaksanakan tugasnya
dengan leluasa VOC diberi hak-hak istimewa (Hak Oktroi) oleh pemerintah
Belanda :
- Memonopoli
perdagangan
- Mencetak
dan mengedarkan uang
- Mengangkat
dan memperhentikan pegawai
- Mengadakan
perjanjian dengan raja-raja
- Memiliki
tentara untuk mempertahankan diri
- Mendirikan
benteng
- Menyatakan
perang dan damai
- Mengangkat
dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat.
Politik Perdagangan Dan Kebijakan Pemerintahan VOC
Peraturan-peraturan yg ditetapkan VOC dalam melaksanakan
monopoli perdagangan antara lain:
a).Verplichte Laverantie : Yaitu penyerahan wajib hasil bumi
dengan harga yg telah ditetapkan oleh VOC,dan melarang rakyat menjual
hasil buminya selain kepada VOC.
b).Contingenten : Yaitu
kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi.
c).Peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah
tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam.
d).Ekstirpasi : Yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah-
rempah agar tidak terjadi over produksi yg dapat menyebabkan harga rempah-rempah
merosot.
e).Pelayaran Hongi :
Yaitu pelayaran dengan perahu kora-kora (perahu perang) untuk mengawasi
pelaksanaan monopoli perdagangan VOC dan menindak pelanggarnya.
Beberapa gubernur jendral VOC yang
dianggap berhasil dalam mengembangkan usaha dagang dan kolonisasi VOC di
Nusantara antara lain :
1.Jan Pieterzoon Coen (1619-1629)
Dikenal sebagai peletak dasar imperialisme
Belanda di Nusantara.Ia dikenal pula
dengan rencana kolonisasinya dengan memindahkan orang-orang Belanda bersama
keluarganya ke Indonesia.
2.Antonio Van Diemen (1636-1645)
Ia berhasil memperluas kekuasaan VOC ke
Malaka pada tahun 1641,Ia juga mengirimkan misi pelayaran yang dipimpin
Abel Tasman ke Australia,Tasmania,Selandia baru.
3.Joan Maetsycker (1653-1678)
Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan VOC
ke Semarang Padang dan Menado.
4.Cornelis Speeldman (1681-1684)
Ia menghadapi perlawanan didaerah dan tidak
berhasil mengalahkan Sultan Agung,Trunojoyo dan Sultan Ageng Tirtayasa.
Sistem Birokrasi VOC
Guna memerintah wilayah-wilayah di
Nusantara VOC mengangkat seorang gubernur jendral yg Dibantu
oleh 4 orang yg disebut Raad van Indie (dewan India)
Dibawah gubernur jendral diangkat beberapa gubernur
yang memimpin suatu daerah.dibawah gubernur terdapat beberapa Residen
yang di-bantu oleh Asisten Residen,pemerintahan dibawahnya lagi
diserahkan pada pemerintahan tradisional,seperti Raja dan Bupati.VOC menerapkan sistem pemerintahan tidak
langsung (Indirect rule) dengan memanfaatkan sistem Feodalisme.
Kemunduran VOC
Kemunduran dan kebangkrutan VOC terjadi sejak awal abad
ke-18 disebabkan oleh :
1.Banyak korupsi yg dilakukan oleh pegawai-pegawai VOC.
2.Anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat makin
luasnya wilayah kekuasaan VOC.
3.Biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat terlalu
besar.
4.Persaingan dengan konsi dagang negara
lain,misalnya dengan EIC milik Inggris.
5.Hutang VOC yang sangat besar.
6.Pemberian deviden kepada pemegang saham walaupun
usahanya mengalami kemunduran
7.Berkembangnya faham Liberalisme sehingga monopoli
perdaganganyg diterapkan VOC tidak sesuai lagi untuk diteruskan.
8.Pendudukan Perancis terhadap negara Belanda pada
tahun 1795.
VOC Dibubarkan
Pada tahun 1795 dibentuk panitia pembubaran VOC dan
hak-hak istimewa VOC dihapus Pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan
dengan saldo kerugian sebesar 134,7 juta gulden.Selanjutnya semua hutang dan
kekayaan VOC diambil alih oleh Pemerintah Kerajaan Belanda.
Pada tahun 1830 pada saat pemerintah
penjajah hampir bangkrut setelah terlibat perang Jawa terbesar (Perang
Diponegoro 1825-1830), dan Perang Paderi di Sumatera Barat (1821-1837), ongkos
imperialisme Belanda secara semena-mena diletakkan di atas pundak Jawa-Madura
melalui Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa antara 1830-1870. Gubernur
Jendral Van den Bosch mendapat izin khusus melaksanakan sistem Tanam Paksa
(Cultuur Stelsel) dengan tujuan utama mengisi kas pemerintahan jajahan yang
kosong, atau menutup defisit anggaran pemerintah penjajahan yang besar. Sistem
tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena
ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah.
Petani yang pada jaman VOC wajib menjual komoditi tertentu pada VOC, kini harus
menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya pada harga yang ditetapkan
kepada pemerintah. Maka tidak ada perkembangan yang bebas dari sistem pasar.
Sistem tanam paksa diperkenalkan
secara perlahan sejak tahun 1830 sampai tahun 1835. Menjelang tahun 1840 sistem
ini telah sepenuhnya berjalan di Jawa. Cultuurstelsel (atau secara kurang tepat
diterjemahkan sebagai Tanam Paksa) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh
Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch yang mewajibkan setiap desa
menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya
kopi, tebu, dan tarum (nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah
kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada
pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75
hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam
pajak.
Sistem tanam paksa berangkat dari
asumsi bahwa desa-desa di Jawa berutang sewa tanah kepada pemerintah, yang
biasanya diperhitungkan senilai 40% dari hasil panen utama desa yang
bersangkutan. Van den Bosch ingin setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya
untuk ditanam komoditi ekspor ke Eropa (kopi, tebu, dan nila). Penduduk dipaksa
untuk menggunakan sebagian tanah garapan (minimal seperlima luas, 20%) dan
menyisihkan sebagian hari kerja untuk bekerja bagi pemerintah.
Dengan mengikuti tanam paksa, desa
akan mampu melunasi utang pajak tanahnya. Bila pendapatan desa dari penjualan
komoditi ekspor itu lebih banyak daripada pajak tanah yang mesti dibayar, desa
itu akan menerima kelebihannya. Jika kurang, desa tersebut mesti membayar
kekurangan tadi dari sumber-sumber lain.
Pemerintah kolonial memobilisasi lahan
pertanian, kerbau, sapi, dan tenaga kerja yang serba gratis. Komoditas kopi,
teh, tembakau, tebu, yang permintaannya di pasar dunia sedang membubung,
dibudidayakan.
4. Sistem Ekonomi
Liberal Kapitalis
Sistem ekonomi
liberal kapitalis adalah sitem ekonomi yang aset-aset produktif dan
faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta.
Sementara tujuan utama kegiatan produksi adalah menjual untuk memperoleh laba.
Sistem
perekonomian/tata ekonomi liberal kapitalis merupakan sistem perekonomian yang
memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan
perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan
lain sebagainya.
Dalam
perekonomian liberal kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri
sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk
memperoleh laba sebesar- besarnya dan bebas melakukan kompetisi untuk
memenangkan persaingan bebas.
Ciri-ciri dari sistem
ekonomi liberal kapitalis antara lain :
1.
Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi.
2. Pemerintah
tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
3. Masyarakat
terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan
masyarakat pekerja (buruh).
4. Timbul persaingan
dalam masyarakat, terutama dalam mencari keuntungan.
5. Kegiatan selalu
mempertimbangkan keadaan pasar.
6. Pasar merupakan
dasar setiap tindakan ekonom.
7. Biasanya
barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.
5. Era Pendudukan Jepang
Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai
pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan
proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan M.Hatta atas nama bangsa
Indonesia . pada Mei 1940,awal perang dunia II , Belanda di duduki oleh nazi
jerman. Hindia-Belanda mengumumkan keadaan siaga dan di juli mengalihkan ekspor
untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Britania . Negoisasi dengan Jepang yg
bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal di juni 1941 ,
dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu . di
bulan yg sama , faksi dari Sumatra menerima bantuan Jepang untuk mengadakan
Revolusi tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk
pemerintahan yg juga yg dapat memberikan jawaban untuk kebutuhan meliter Jepang
.
6. Cita-cita ekonomi merdeka
Perekonomian Indonesia merdeka akan berdasar kepada
cita-cita tolong menolong dan usaha bersama, yang akan diselenggarakan
berangsur-angsur dengan mengembangkan koperasi. Pada saat ini dilapangan
ekonomi, sebagai konsekuensi dari politik kita yang tidak berdaulat, terjadi
perampasan dan penguasan sebagian besar sumber daya dan aset nasional kita oleh
modal asing. Hampir semua kekayaan alam kita, seperti tambang, hutan,
pertanian, kekayaan laut, mata air, dan lain-lain, berada di tampuk asing.
Padahal, Bung Karno pernah mengingatkan, sebuah bangsa tidak bisa dikatakan
merdeka jikalau kebijakan ekonominya membiarkan kekayaan dari hasil-hasil
buminya mengalir ke peti-peti kekayaan perusahaan-perusahaan raksasa kapitalis
dunia.
7. Ekonomi Indonesia setiap periode pemerintahan, Orde lama, Orde Baru
dan Reformasi
PEMERINTAHAN MADA MASA ORDE LAMA
- Masa pasca Kemerdekaan
(1945-1950)
- Pada
masa awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk, yang
antara lain disebabkan oleh :
1.
Inflasi yang sangat
tinggi, hal ini disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara
tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI
menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De
Javashe Bank ,mata uang pemerintah Hindia Belanda,dan mata uang pendudukan
Jepang. Pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for
Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di
daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga
mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai
pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang
beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
2.
Adanya blockade
ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan
luar negeri RI.
3.
Kas Negara kosong
4.
Eksploitasi
besar-besaran di masa penjajahan
Usaha-usaha yang
dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi,antara lain :
1.
Program Pinjaman
Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan IR. Surachman pada bulan Juli 1946.
2.
Upaya menembus
blockade dengan diplomasi beras ke India (India merupakan Negara yang mengalami
nasib yang sama dengan Indonesia yaitu sama-sama pernah dijajah, Indonesia
menawarkan bantuan berupa padi sebanyak 500.000 ton dan India menyerahkan
sejumlah obat-obatan kepada Indonesia),mengadakan kontak dengan perusahaan
swasta Amerika, dan menembus blockade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke
Singapura dan Malaysia.
3.
Masa Demokrasi
Liberal (1950-1957)
Permasalah ekonomi yang dihadai oleh bangsa Indonesia
masih sama seperti sebelumnya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi
masalah ekonomi, antara lain :
1.
Program Benteng
(Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong
importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan
membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada
importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi
agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun
usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan
tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
Pada kabinet ini untuk pertama kalinya terumuskan
suatu perencanaan pembangunan yang disebut Rencana Urgensi Perekonomian (RUP)
2.
Nasionalisasi De
Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th
1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. (Kabinet Sukiman)
3.
Sistem ekonomi Ali
(kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu
penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha
non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan
pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional.
Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang
berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit
dari pemerintah. (Kabinet ini sangat melindungi importer pribumi, sangat
berkeinginan mengubah perekonomian dari struktur colonial menjadi nasional)
PEMERINTAHAN
MASA ORDE BARU
Prioritas
yang dilakukan adalah pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Modal asing mulai masuk sehingga industrialisasi mulai dikerjakan dan Rencana Pembangunan
Lima Tahun (REPELITA) yang pertama dibuat tahun 1968. Pada tahun 1970-an dan
awal 1980-an harga minyak bumi melonjak tinggi di pasar dunia sehingga Orde
Baru mampu membangun dan mengendalikan inflasi serta membuat pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak membuat
rakyatnya bebas dari kemiskinan dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang hanya
dinikmati segelintir orang saja. Dampak negatif kondisi ekonomi Indonesia pada
masa Orde Baru antara lain :
- Ketergantungan terhadap Minyak
dan Gas Bumi (Migas)
Migas merupakan salah satu sumber pendapatan utama
bagi anggaran belanja negara. Jadi harga Migas sangat berpengaruh bagi
pendapatan negara sehingga turunnya harga minyak mengakibatkan menurunnya
pendapatan negara.
2. Ketergantungan terhadap Bantuan Luar Negeri
Akibat berkurangnya pendapatan dari Migas, pemerintah
melakukan penjadualan kembali proyek – proyek pembangunan yang ada, terutama
yang menggunakan valuta asing. Mengusahakan peningkatan ekspor komoditi non
migas dan terakhir meminta peningkatan pinjaman luar negeri kepada negara –
negara maju. Tahun 1983, Indonesia negara ketujuh terbesar dalam jumlah hutang
dan tahun 1987 naik ke peringkat keempat. Ironisnya, di tahun 1986/87, sebanyak
81% hutang yang diperoleh untuk membayar hutang lama ditambah bunganya. Akhir
1970-an, proses pembangunan di Indonesia mengalami “non market failure”
sehingga banyak kerepotan dalam proses pembangunan, misalnya merebaknya
kemiskinan dan meluasnya kesenjangan pendapatan, terutama disebabkan oleh
“market failure”.
PEMERINTAHAN
REFORMASI
Pemerintahan
reformasi diawali pada tahun 1998. Peristiwa ini dipelopori oleh ribuan
mahasiswa yang berdemo menuntut presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya
dikarenakan pemerintahan Bapak Soerhato dianggap telah banyak merugikan Negara
dan banyak yang melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).Tahun 1998
merupakan tahun terberat bagi pembangunan ekonomi di Indonesia sebagai akibat
krisis moneter di Asia yang dampaknya sangat terasa di Indonesia. Nilai rupiah
yang semula 1 US$ senilai Rp. 2.000,- menjadi sekitar Rp. 10.000,- bahkan
mencapai Rp. 12.000,- (5 kali lipat penurunan nilai rupiah terhadap dolar).
Artinya, nilai Rp. 1.000.000,- sebelum tahun 1998 senilai dengan 500 US$ namun
setelah tahun 1998 menjadi hanya 100 US$. Hutang Negara Indonesia yang jatuh
tempo saat itu dan harus dibayar dalam bentuk dolar, membengkak menjadi lima
kali lipatnya karena uang yang dimiliki berbentuk rupiah dan harus dibayar
dalam bentuk dolar Amerika. Ditambah lagi dengan hutang swasta yang kemudian
harus dibayar Negara Indonesia sebagai syarat untuk mendapat pinjaman dari
International Monetary Fund (IMF). Tercatat hutang Indonesia membengkak menjadi
US$ 70,9 milyar (US$20 milyar adalah hutang komersial swasta). Pemerintahan
reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang sudah mengalami beberapa pergantian
presiden, antara lain yaitu :
- Bapak B.J Habibie (21 Mei 1998
– 20 Oktober 1999)
Pada
saat pemerintahan presdiden B.J Habibie yang mengawali masa reformasi belum
melakukan perubahan-perubahan yang cukup berarti di bidang ekonomi.
Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk menstabilkan keadaan politik di
Indonesia. Presiden B.J Habibie jatuh dari pemerintahannya karena melepaskan
wilayah Timor-timor dari Wilayah Indonesia melalui jejak pendapat
- Bapak Abdurrahman Wahid (20
Oktober 1999-23 Juli 2001)
Pada
masa kepemimpinan presiden Abdurrahman wahid pun belum ada tindakan yang cukup
berati untuk menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan. Kepemimpinan Abdurraman
Wahid berakhir karena pemerintahannya mengahadapi masalah konflik antar etnis
dan antar agama.
- Ibu Megawati (23 Juli 2001-20
Oktober 2004)
Masa
kepemimpinan Megawati mengalami masalah-masalah yang mendesak yang harus
diselesaikan yaitu pemulihan ekonomi dan penegakan hokum. Kebijakan-kebijakan
yang ditempuh untuk mengatasai persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
·
Meminta penundaan
pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan
mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun
·
Kebijakan privatisasi
BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis
dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan
politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan
pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak
kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Megawati bermaksud mengambil jalan tengah dengan menjual beberapa asset Negara
untuk membayar hutang luar negeri. Akan tetapi, hutang Negara tetap saja
menggelembung karena pemasukan Negara dari berbagai asset telah hilang dan
pendapatan Negara menjadi sangat berkurang.
·
Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004-sekarang)
Masa kepemimpinan SBY terdapat kebijakan yang sikapnya
kontroversial yaitu
1. mengurangi subsidi BBM atau dengan kata lain menaikkan
harga BBM. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia.
Anggaran subsidi BBM dialihkan ke sector pendidikan dan kesehatan, serta
bidang-bidang yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
2. Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan
kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi
masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan
pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
3. Mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji
memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian
Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para
investor dengan kepala-kepaladaerah. Investasi merupakan faktor utama untuk
menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang
selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor
asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika
semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja
juga akan bertambah.
Pada
tahun 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF (International
Monetary Fund). Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti
agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk
berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa
kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah
penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05
juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara
lain karena pengucuran kredit perbankan ke sektor riil masih sangat kurang
(perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sektor riil
kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Pengeluaran Negara pun juga
semakin membengkak dikarenakan sering terjadinya bencana alam yang menimpa
negeri ini.
Analisis
Karena pada
kenyataannya hampir semua sektor yang ada di Indonesia masih diperankan oleh
negara lain. Sadar atau sadar bahwa masyarakat Indonesialah yang menjadi budak
dinegaranya sendiri. Masyarakat yang mengais dan menjerit kepada negaranya
sendiri. Masyarakat yang berproduksi dan bekerja keras namun negara lain yang
memetik hasil. Banyak sekali sistem dalam sektor ekonomi yang hari ini kita
kenal. Hingga sekarang kita mengenal sebuah sistem yang sangat pro dengan
rakyat yaitu strukturalis-neostrukturalis. Namun yang harus kita ingat adalah
sebagus apapun pemikiran teori dan konsep tersebut namun jika pelakunya belum
bisa mengendalikan nafsu dan egonya dengan baik, maka sistem tersebut tidak
akan berjalan dengan baik. Saya yakin impian semua masyarakat Indonesia bahwa
perekonomian ini dapat stabil bahkan meningkat menjadi lebih baik. Tetapi
impian itu saat ini masih hanya menjadi sebuah impian yang tidak tahu kapan
akan terealisasikan. Sulitnya membangkitkan kesadaran dan membentuk pemipin
yang berkarakter moralis menjadi masalah dasar di Republik ini. Begitu banyak
masalah perekonomian Indonesia yang belum terungkap dan belum menemukan titik
terang solusi dari pemasalahan tersebut
Referensi
